Easy With Knowledge
News  

Siriat Islam Perjuangan untuk Pemilihan Presiden

Dunia-Ilmu.com, Jakarta – Pimpinan Pusat Perompak Islam (PP SI) menggelar Musyawarah Nasional pada Minggu (3/7/2022) di Kantor Pusat PP SI Menting Jakarta Pusat dengan tema ‘Demokrasi dan Keadilan Sosial’.

Workshop tersebut dihadiri oleh Hamdan Zoelva, Ketua Umum Siarik Islam, dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mok. Jumur Hidayat, Analis Politik Rocky Gerung, Guru Besar BRIN. Kota Zuhur.

Aktivis nasional Syahganda Nainggolan, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujastatuti dan lainnya hadir.

Ia pernah mengikuti pengurus Syariat Islam dan organisasi mitra seperti SEMMI, SESMI, PERISAI. Turut hadir Habib Muxin, musisi Ahmed Danny, petinju Daoud Yordanos, Ming Bagito, artis senior Anwar Fuadi dan lainnya.

Di bawah naungan PPP Syriac Islam Feri Juliantono, Sekretaris Jenderal Demokrasi dan Keadilan Sosial, konferensi nasional ini diharapkan dapat menganalisis demokrasi Indonesia yang jauh dari apa yang diharapkan masyarakat saat ini, terutama demokrasi dan perangkat yang hanya bermanfaat bagi para sarjana.

“Sementara itu, masalah konsumsi pokok manusia, listrik, minyak (BBM), dll semakin parah. Secara umum, ada rasa ketidakadilan di mana-mana, dan ada perasaan bahwa oligarki mengambil terlalu jauh. Ekonomi dan lingkungan politik (3/7/2022) kata Ferry.

Menurut Ferry, yang diinginkan masyarakat bukan sekadar perubahan atau transfer profesional.

“Harapannya Siriat al-Islam kini berperan dalam sejarah perjuangan.

“Jika ada pemerataan ekonomi di Indonesia, jika ada keadilan ekonomi, jika ada pemerataan kekayaan di antara orang miskin, maka demokrasi akan mengarah pada pertumbuhan, bukan hanya sedikit,” kata Ferry.

Baca lebih banyak: Didukung oleh relawan Coususi untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024

Ferry juga mengatakan, perjuangan Islamis Sirika lainnya untuk demokrasi saat ini adalah memperjuangkan PT, sehingga hanya 20% parpol PT yang ahli. Tiket.

“Bagi PT Islam Suryani, penting 0% penduduk memilih pemimpin yang akan berjuang mengubah nasib rakyat sesuai UUD 1945,” kata Ferry.

Sementara itu, Pimpinan Pusat Suriah, Hamdan Zoelva, mengatakan RUU KUHP yang saat ini sedang dibahas di DPR RI, tidak boleh menjadi undang-undang yang bisa ditegakkan oleh pemerintah mana pun. Pemenjaraan seseorang yang memiliki pandangan berbeda terhadap pemerintah.

“Penting untuk mengingatkan SDP bahwa hukum pidana ini telah didiskriminasi.

Menurut Hamdan, itu bisa menjadi masalah besar ketika pemerintah tidak bisa dikritik. Namun, Hamdan mengakui bahwa presiden RI tidak boleh dihina, tetapi setuju bahwa presiden bisa dikritik.

Baca lebih banyak: Pembatasan Presiden Ditolak Mahkamah Konstitusi, LMID Nilai Benturan Kepentingan

“Saya setuju presiden tidak bisa dihina, tapi presiden bisa dikritik. Jangan pernah diberikan tempat dalam hukum pidana,” kata Hamdan.

Sumber artikel =https://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/03/perjuangkan-presidential-threshold-0-persen-syarikat-islam-agar-rakyat-punya-pilihan-pemimpin