Easy With Knowledge
News  

Reformasi regulasi KKP untuk mendorong investasi berbasis ekonomi biru

Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang mendorong situasi investasi di Indonesia melalui tiga program prioritas berbasis ekonomi biru.

Hal ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan keamanan masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahiu Trengono mengatakan reformasi regulasi dilakukan untuk memudahkan pelaku usaha mengembangkan potensi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dari atas ke bawah dengan fokus pada keberlanjutan ekologis.

Baca juga: KKP: Teknologi Kunci Pengembangan Desa Perikanan Cerdas

“Dukungan reformasi regulasi sangat penting bagi pelaksanaan program prioritas KKP. Sangat penting untuk menjaga laju investasi oleh pelaku komersial yang berkontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Trenggono pada pembukaan Forum Hukum 2022 secara online di bawah Judulnya “Dukungan regulasi untuk mencapai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan” Firman dari Jakarta Senin (25/7/2022).

Saat ini, KKP telah menyiapkan 2.398 peraturan dalam bentuk peraturan menteri dan keputusan menteri.

Pihaknya telah melakukan analisis dan evaluasi untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan agar lebih ramah investasi dan merampingkan birokrasi perizinan, dengan tetap fokus pada dan melindungi kesehatan laut.

Trenggono mencatat bahwa masalah kontrol yang paling signifikan di KKP terkait dengan penegakan aturan dan kesalahpahaman.

Donnie Ismanto Effin Martiana.
Donnie Ismanto, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, berbicara dengan Kepala Biro Hukum KKK Effin Martiana pada Forum Hukum 2022 bertajuk Regulatory Support untuk Mencapai Program Prioritas KKP di Bandung, Senin (25/7/ 2022). ) pendekatan hibrida.

Trenggono mengatakan, dua kasus tersebut menunjukkan masih banyak permasalahan baik dari sisi isi maupun implementasi regulasi dan implementasinya.

“Kebijakan yang dikeluarkan KKP dengan dukungan reformasi regulasi membuat kegiatan usaha menjadi lebih mudah dan murah. Di sisi lain, pelaku komersial sangat patuh terhadap regulasi,” katanya.

Sementara itu, Sekjen KKP Antam Novambar menjelaskan, persiapan Forum Hukum 2022 melibatkan pemangku kepentingan antara lain pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan akademisi.

“Dalam acara ini, biro hukum KKP sebagai panglima pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mendengar, menarik, dan akhirnya menciptakan keseimbangan peraturan perundang-undangan yang mendukung bisnis, namun di sisi lain tidak melupakan nilai-nilai. kesehatan laut dan lingkungan. Meningkatkan keselamatan masyarakat,” ujar Antam.

Sumber artikel =https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/07/25/kkp-reformasi-regulasi-untuk-genjot-investasi-berbasis-ekonomi-biru