Easy With Knowledge

PSDN Soroti Legislasi, Akademisi: DPR harus bicara dengan masyarakat sipil untuk membahas regulasi ini.

Wartawan Tribunnews.com Malvyandi Hariyadi Dunia-Ilmu.com, JAKARTA Direktur Pusat Studi Tata Negara (Pusaco) Universitas Andalus Ferri Amsari menyoroti langkah DPR dan pemerintah yang kerap meliput pembahasan beberapa undang-undang. Salah satu yang utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang menetapkan Administrasi Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara. Padahal, menurut Fry, selama masyarakat membahas hukum secara partisipatif, tidak ada niat atau dalih untuk menolaknya. Menurut Pak Frey, seharusnya DPD mengundang masyarakat sipil untuk berbicara ketika membuat undang-undang dan peraturan, tetapi tampaknya pemerintah menghindari suara publik untuk undang-undang tertentu. “Saya kira pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk menggunakan sumber daya alam untuk pertahanan, meskipun kita menggunakan UUD 1945 kita sebagai pedoman, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam, kita harus menggunakan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945,” ingatnya.

Baca juga: Presiden Jokowi meminta Universitas Andalus menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang maju

Hal itu ia sampaikan dalam diskusi yang digelar tentang kajian kritis UU Amsari Bebas. Di tahun 23 Tahun 2019 tentang PSN Politik, Hukum-Hak Asasi Manusia dan Keamanan” Kerjasama PUSAKO UNAND, IMPARSIAL dan PBHI Santika Premier Hotel Padang (1/8/2022). “Undang-undang ini sebenarnya bukan tentang memperkuat pertahanan kita atau bagian utama kita, tetapi lebih tentang menguasai sumber daya alam. Ini memiliki tujuan atau kepentingan tertentu yang tersembunyi. Jika ini tidak kaku dari banyak pasal dalam undang-undang ini, maka PSDN dapat dilihat. Ini hukum sangat terbuka terhadap berbagai kemungkinan pelanggaran hak. Sementara itu, Direktur LBH Padang Indira Suryani menilai UU PSDN memberikan ruang atau karpet merah untuk menjarah barang milik rakyat di tengah maraknya konflik sumber daya alam antara pemerintah, termasuk TNI dan masyarakat. Mendarat secara tidak demokratis atas nama bela negara. “Hal ini tentu akan membuat situasi konflik agraria di Indonesia semakin kacau. UU PSDN mungkin dimaksudkan untuk membuat masyarakat patuh, tetapi kepatuhan publik didasarkan pada ketakutan, bukan kesadaran,” katanya. Julius Hebrew (Ketua PBHI Nasional) menilai undang-undang ini mengandung banyak masalah dalam isinya dan mengatakan setidaknya ada 14 pasal bermasalah dalam undang-undang ini, apalagi pelanggaran HAM dalam undang-undang ini sangat kental. .
“Melalui undang-undang PSDN, proyek strategis nasional dapat dilindungi oleh COMCAD. Tindakan ini jelas tidak berguna bagi militer, memungkinkan militer untuk mengontrol semua sektor untuk bekerja secara sewenang-wenang dalam kekuasaan,” katanya. dia berkata. Sebagai informasi, rancangan undang-undang (RUU) tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) telah disahkan menjadi undang-undang di Sidang Umum DPR 2019. Undang-undang ini antara lain mengatur tentang satuan cadangan (COMCAD) dan satuan pendukung, dalam hal ini TNI, untuk membantu satuan utama dalam menjalankan fungsi pertahanan negara.
Sumber artikel =https://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/01/soroti-uu-psdn-akademisi-seharusnya-dpr-mengajak-bicara-masyarakat-sipil-bahas-regulasi-ini