Easy With Knowledge
News  

Bawaslu menyampaikan keresahan Kamtibmas soal Pilkada serentak 2024.

Wartawan Tribun News Mario Christian Sumampu. Dia melaporkan

Dunia-Ilmu.com, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengabarkan bahwa tahapan pemilu 2024 dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Jelang Pemilihan Umum 2024 yang digelar Badan Intelijen Keamanan Polri di Jakarta, Rabu (27/7/2024), Ketua Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rahmat Baja menjelaskan.

Bajaja menegaskan penegakan hukum pemilu terkadang menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi masyarakat.

“Hal-hal seperti ini seringkali berpotensi membuat kesal para Kantibmas,” kata Bajaja di depan Kapolri Satintelkam.

Dia menjelaskan, penegakan hukum bisa bermula dari proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Baca juga: Tidak ada keterwakilan perempuan, pemilihan calon oleh anggota terpilih daerah disebut kegagalan demokrasi.

Dalam pelanggaran administratif, seperti sanksi administratif terkait status pasangan calon (Paslon), prosesnya bisa dilakukan hingga hasil penghitungan suara dan penghitungan suara selesai demi hukum.

Terkadang, lanjut Bagja, ada yang membatalkan pasangan calon yang dikonfirmasi ditolak masyarakat sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Ini bisa mengganggu ketertiban umum, misalnya jika masyarakat tidak puas, jika pendukung calon pendukung tidak puas, maka biasanya akan terjadi kerusuhan. Ini konsekuensinya tersingkirnya calon TSM dari persaingan,” kata lulusan. dari Universitas Indonesia.

Lebih lanjut Bajaja mengatakan ada kemungkinan masuknya calon atau penolakan calon karena perbedaan pendapat antara calon pada tahap pencalonan dengan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari proses dan hasil.

Kemudian ketika ada gugatan hasil pemilu, misalnya pemilu Yalimo 2020, ada kemungkinan terjadi kekerasan.

“Pilkada Yalimo 2020 di sana baru selesai sekitar pertengahan 2021. Jadi Pilkada Yalimo 2020 selesai satu setengah tahun saja karena ada dua PSU. Kantor Bawaslu dan KPU sudah tidak ada lagi. Itu karena mereka terbakar di sana,” tambah Bajaja.

Baca juga: KPU akan memberikan akses kepada Bawaslu Sipol, yang siap mengontrol pendaftaran pemilu secara serentak.

Terakhir, mereka meminta untuk mengetahui jumlah peserta dan jenis pemilu di tingkat di mana aparat keamanan ditumpuk.

Menurut Bajaja, hal ini berpotensi menjadi camtibmas, terutama di persimpangan level yang melibatkan atau menghimpun masyarakat, seperti kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara serta penarikan kembali.

Sumber artikel =https://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/28/bawaslu-paparkan-potensi-terganggunya-kamtibmas-dalam-pemilu-serentak-2024