Easy With Knowledge
News  

Akademisi khawatir tentang implementasi undang-undang PSDN: dibuat terburu-buru dan kurangnya partisipasi publik

Dunia-Ilmu.com, Jakarta UU No 23/2019 terus menolak PSDN dari berbagai kalangan untuk pertahanan negara.

Orang yang menolak untuk mengadili dalam proses hukum cenderung tidak berada di depan umum dan terburu-buru.

“Dari segi proses, pembahasan UU PSDN sudah bermasalah karena pembahasannya terburu-buru dan tidak ada partisipasi publik. APDD dan sumber lain juga melaporkan.

Pernyataan Juardan Gultom itu disampaikan dalam diskusi tinjauan kritis UU No. Di tahun 23 Tahun 2019 PSN dalam Perspektif Politik, Hukum-Hak Asasi Manusia dan Keamanan: Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, Kamis (14/7/2022).

Menurut editor, Juwardan Gultom Reserve khawatir bahwa badan tersebut mungkin menjadi penjaga investor atau pembeli yang telah banyak menderita di masa lalu.

Baca juga: Definisi ancaman begitu luas sehingga hukuman terhadap Comcad dianggap bermasalah di bawah UU PSDN.

“Ke depan, mungkin ada klaim sepihak oleh pemerintah atas tanah publik atau sumber daya alam. Mungkin juga ada ketidakseimbangan sistem penguasaan tanah di masa depan,” katanya.

Firman Muntako, dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, menilai UU PSDN memiliki masalah dalam struktur hukumnya dan menyatakan keprihatinan yang sama.

Dia mencontohkan ancaman narkotika, bencana alam, bencana lingkungan, dan sebagainya.

“Tidak jelas siapa yang berhak menafsirkan ancaman itu, seperti yang tertuang dalam UU PSDN,” katanya.

Baca juga: Terkait UU PSDN, negara diminta fokus memperkuat sistem Alusista ketimbang melatih warga sipil.

Selain itu, selanjutnya dikatakan bahwa undang-undang ini tidak secara eksplisit menyatakan bahwa sumber daya alam harus ditransfer ke kawan atau pendukung, dalam keadaan normal atau dalam keadaan tertentu, seperti perang.

“UU PSDN ini tidak memberikan indikasi kapan dan mengapa Comcad bisa digunakan. Jangan biarkan Comcad digunakan hanya untuk kepentingan segelintir elite yang berkuasa,” ujarnya.

Masih di tempat yang sama, Al-Araf, Dofen FH Universitas Brawijaya dan Ketua Badan Pengelola Inisiatif Pusat, menyoroti penjelasan pemerintah bahwa undang-undang PSDN itu untuk memperkuat nasionalisme dan melindungi negara.

Baca juga: Catatan lembaga terkait tentang aturan asli undang-undang PSDN telah tertunda dalam menanggapi sorotan.

Padahal, menurut dia, bela negara harus diperkuat dalam aspek kognitif, dan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, tidak bisa dilakukan dalam 3 bulan latihan militer.

“Pembangunan pertahanan pemerintah tidak sebatas pelatihan dasar militer bagi warga negara. Pertahanan pemerintah adalah pemahaman politik warga negara dengan melihat dan mendorong masalah kemanusiaan dan keadilan,” katanya.

“Mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintah, dosen atau dosen yang mengajar di perguruan tinggi, pembela HAM atau advokat antikorupsi adalah bagian dari bela negara,” ujarnya.

Sumber artikel =https://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/15/akademisi-khawatirkan-implementasi-uu-psdn-dibuat-terburu-buru-dan-minim-partisipasi-publik